Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PSBB Jilid II, Ikappi: Pemerintah Harus Jamin Pedagang Pasar Tetap Jualan

image-gnews
Pedagang batik di Pasar Beringharjo, Yogyakarta bersyukur kunjungan wisatawan mulai pulih dan menggerakkan roda perekonomian mereka. TEMPO | Pribadi Wicaksono
Pedagang batik di Pasar Beringharjo, Yogyakarta bersyukur kunjungan wisatawan mulai pulih dan menggerakkan roda perekonomian mereka. TEMPO | Pribadi Wicaksono
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia segera mempersiapkan rencana untuk mencegah penurunan omzet pedagang di DKI Jakarta pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang direncanakan kembali diterapkan pada 14 September 2020. DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan mengatakan organisasinya berupaya untuk mengoordinir para pedagang di Ibu Kota, sehingga penurunan omzet tidak terjadi seperti pada periode PSBB pertama.

Ikappi meminta pemerintah menjamin agar pedagang masih bisa berdagang selama masa pembatasan berskala jumbo tersebut. “Kami mendorong agar pemerintah menyiapkan langkah-langkah yang memang diharapkan oleh pedagang. Kami tidak merekomendasikan adanya zonasi seperti yang dilakukan di awal PSBB beberapa bulan yang lalu, karena zonasi itulah justru membuat pedagang semakin sulit dan pendapatan pedagang jauh menurun,” ujar Reynaldi dalam keterangan tertulis, Jumat, 11 September 2020.

Reynaldi mendorong pemerintah daerah untuk memberikan stimulus kepada pedagang dalam rangka menjaga agar pasar tradisional tetap bertahan di tengah penerapan kebijakan tersebut. Mereka juga meminta agar penyemprotan disinfektan dilakukan berkala dan bertahap agar penularan atau penyebaran covid dipasar tradisional tidak terjadi.

Di samping itu, mereka juga mengusulkan agar pengelola pasar atau PD Pasar Jaya menyiapkan sekat plastik agar komunikasi yang terjadi di pasar tradisional bisa dibatasi oleh sekat tersebut. Reynaldi mengatakan metode seperti itu sudah dilakukan di beberapa pasar di Indonesia dan hasilnya dinilai cukup efektif mencegah penularan Corona. Ini yang akan kita dorong untuk dilakukan di DKI Jakarta sehingga pedagang tetap bisa berjualan sebagaimana mestinya,” kata Reynaldi.

Menurut data Ikappi, terdapat kenaikan penyebaran Covid yang cukup tajam di DKI Jakarta. Mereka mencatat ada 321 kasus positif Covid-19 di 51 pasar di DKI Jakarta. Adapun satu orang meninggal akibat penyakit tersebut. Dengan demikian, Reynaldi mengharapkan pemda lebih memberikan perhatian pada pencegahan Corona di pasar.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Pedagang Pasar Rakyat Meminta Pemerintah Buat Skala Prioritas untuk Aturan Sertifikasi Halal

2 hari lalu

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) berikan sertifikasi halal kepada pelaku usaha di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 8 Mei 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Asosiasi Pedagang Pasar Rakyat Meminta Pemerintah Buat Skala Prioritas untuk Aturan Sertifikasi Halal

Kementerian Agama tengah menggodok pemberian sanksi untuk pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal.


Kemendagri Dorong Implementasi Standar Pelayanan Minimal di Tingkat Pemda

9 hari lalu

Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memeriksa kelengkapan berkas dokumen di Desa Tulabolo Barat, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo., 25 Oktober 2021. Ada empat dokumen yang dapat dilayani oleh petugas registrasi desa yang ditugaskan dengan bermodalkan komputer jinjing (laptop), printer dan kertas. Yaitu pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Pindah Datang Penduduk. ANTARA FOTO/ADIWINATA SOLIHIN
Kemendagri Dorong Implementasi Standar Pelayanan Minimal di Tingkat Pemda

Kemendagri mendorong penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara konsisten di semua tingkatan pemerintahan, terutama di lingkungan Pemda.


Ramai Kemenkop UKM Batasi Jam Operasional Warung Madura, Ini Respons Ikatan Pedagang Pasar

15 hari lalu

Warung barokah  tempat berjualan  Nase Ramoy, nasi campur dengan olahan dari berbagai jerohan sapi di jalan Pintu Gerbang  Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Tempo/Rully Kesuma
Ramai Kemenkop UKM Batasi Jam Operasional Warung Madura, Ini Respons Ikatan Pedagang Pasar

Ikappi menyatakan keuntungan dari warung madura itu akan berputar di daerah masing-masing dan mendorong upaya peningkatan ekonomi daerahnya.


Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

23 hari lalu

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie memantau TPS terdampak banjir di Kompleks  Maharta, Pondok Aren, Rabu 14 Februari 2024. Tempo/Muhammad Iqbal
Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.


Polemik Pakaian Adat Jadi Seragam Sekolah, Ini Kata Kemendikbudristek

25 hari lalu

Suasana peringatan Hari Kartini oleh Siswa SDN Paseban 03 Paseban, Jakarta, 21 April 2016. Hari Kartini diperingati dengan mengenakan pakaian adat dan berpawai di sekitar sekolah. TEMPO/Subekti.
Polemik Pakaian Adat Jadi Seragam Sekolah, Ini Kata Kemendikbudristek

Viral pakaian adat yang menjadi seragam sekolah untuk pelajar SD, SMP, dan SMA di media sosial X mendapat respons Kemendikbud. Begini penjelasannya.


Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

37 hari lalu

Anis Hidayah, komisioner Komnas HAM turun ke Pakel Banyuwangi, terkait konflik lahan antara warga dengan PT Bumisari. Istimewa
Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

Komisoner Komnas HAM Anis Hidayah turun untuk meninjau lokasi dan situasi konflik lahan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.


Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Susun Regulasi Terkait Karhutla

15 Maret 2024

Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Susun Regulasi Terkait Karhutla

Regulasi dinilai penting karena akan mempengaruhi perumusan program dan anggaran penanganan kebakaran.


Ikatan Pedagang Pasar Dukung Kenaikan HET Beras Premium, Harapkan Produksi Melimpah Segera

14 Maret 2024

Pekerja mengemas beras premium untuk didistribusikan ke sejumlah toko ritel di Pergudangan Pasar Beras Induk Cipinang, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024.  Pendistribusian tersebut dilakukan untuk mengatasi kelangkaan beras premium di sejumlah gerai ritel modern di Jabodetabek. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ikatan Pedagang Pasar Dukung Kenaikan HET Beras Premium, Harapkan Produksi Melimpah Segera

Bapanas resmi menaikkan HET beras premium sementara menjelang Ramadan.


Jangan Lupakan Masa Pandemi Covid-19: Protokol Kesehatan, Jaga Jarak, Pakai Masker hingga Rapid Test

6 Maret 2024

Suasana ruang tunggu penumpang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat, 12 Juni 2020. Petugas pun telah memasang tanda jarak agar penumpang dapat menerapkan physical distancing saat berada di area stasiun. TEMPO/Muhammad Hidayat
Jangan Lupakan Masa Pandemi Covid-19: Protokol Kesehatan, Jaga Jarak, Pakai Masker hingga Rapid Test

Saat Pandemi Covid-19 berbagai kehidupan 'normal' berubah drastis. Saat itu yang kerap terdengar seperti protokol kesehatan, jaga jarak, rapid test.


Pedagang Pasar Kesulitan Dapat Stok Beras Premium, Kenaikan Harga Sudah 20 Persen

23 Februari 2024

Pekerja mengangkut beras premium untuk dipindahkan ke atas truk di Pergudangan Pasar Beras Induk Cipinang, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Pemprov DKI Jakarta mendistribusikan sebanyak 15 Juta kilogram atau 15.000 ton beras premium tersebut ke sejumlah toko ritel modern yang ada di Jabodetabek. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pedagang Pasar Kesulitan Dapat Stok Beras Premium, Kenaikan Harga Sudah 20 Persen

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan hingga saat ini pedagang pasar kesulitan mendapatkan stok beras premium.